INFO PERTEMUAN DPP KNCI BRTI (KEBIJAKAN 1KTP UNTUK 3x REGESTRASI NOMOR)

Info DPP KNCI
Setelah pertemuan dgn BRTI hasil dr pertemuan kemarin
DPP berhasil MEMENTAHKAN permen 12 utk sementara
Inilah hasilnya meskipun ada provider yg NDABLEK
regulasi perdana 1 ktp untuk 3 nomor dan
act ke 4.5.6 harus le gerai  provider. tapi dari pihak perwakilan DPP meminta  untuk bisa mengaktifasi perdana ke 4.5.6 dan seterusnya bisa di lakukan seluruh outlet indonesia dan alhamdulillah di amini sama BRTI. tapi dengan adanya provider xl yg sudah menjalankan regulasi act perdana dengan 1 ktp untuk 3 nomor sementara masih keukeuh dengan peraturan itu.
kita dari DPP mengajukan protes dan pihak BRTI menyerahkan pada provider. nah di sini PR kita bersama. mengapa provider yg notabenya teman dan kawan kita melawan ketidak adilan ini malah tidak merespon apa yg di sampaikan oleh pihak BRTI.
pertama yg akan di lakukan kami dari DPP untuk menyikapi ulah provider ini :
1. menulis surat resmi ke BRTI DAN KEMENKOMINFO
2. JIKA SURAT KITA TIDAK DI GUBRIS LANGKAH KITA DPP AKAN MENGADAKAN KONFERENSI PERS DAN MENGUNDANG  WARTAWAN WALAUPUN KITA harus mengeluarkan uang buat bayar wartawan tapi itu ok demi kesejahteraan dan kelangsungan bisnis kita bersama.

3. BRTI sebenarnya udah ksh untuk 1 thn kepan dari tgl 1november sampai tgl 31 oktober 2018 tentang penghapusan nomor2 yg blm teregistrasi ulang.
Sementara infonya itu dulu, kalo ada kabar lagi secepatnya akan kita update
Info DPP KNCI
Setelah pertemuan dgn BRTI hasil dr pertemuan kemarin
DPP berhasil MEMENTAHKAN permen 12 utk sementara
Inilah hasilnya meskipun ada provider yg NDABLEK
regulasi perdana 1 ktp untuk 3 nomor dan
act ke 4.5.6 harus le gerai  provider. tapi dari pihak perwakilan DPP meminta  untuk bisa mengaktifasi perdana ke 4.5.6 dan seterusnya bisa di lakukan seluruh outlet indonesia dan alhamdulillah di amini sama BRTI. tapi dengan adanya provider xl yg sudah menjalankan regulasi act perdana dengan 1 ktp untuk 3 nomor sementara masih keukeuh dengan peraturan itu.
kita dari DPP mengajukan protes dan pihak BRTI menyerahkan pada provider. nah di sini PR kita bersama. mengapa provider yg notabenya teman dan kawan kita melawan ketidak adilan ini malah tidak merespon apa yg di sampaikan oleh pihak BRTI.
pertama yg akan di lakukan kami dari DPP untuk menyikapi ulah provider ini :
1. menulis surat resmi ke BRTI DAN KEMENKOMINFO
2. JIKA SURAT KITA TIDAK DI GUBRIS LANGKAH KITA DPP AKAN MENGADAKAN KONFERENSI PERS DAN MENGUNDANG  WARTAWAN WALAUPUN KITA harus mengeluarkan uang buat bayar wartawan tapi itu ok demi kesejahteraan dan kelangsungan bisnis kita bersama.
3. BRTI sebenarnya udah ksh untuk 1 thn kepan dari tgl 1november sampai tgl 31 oktober 2018 tentang penghapusan nomor2 yg blm teregistrasi ulang.

No comments:

Post a Comment